sekretaris kabinet dipo alam mengutip arahan presiden, menyewa supaya penyelesaian sengketa lahan dikerjakan dengan komprehensif dan jangan ditunda supaya tidak menjadi bom waktu oleh karenanya memicu konflik sosial juga kekesaran dalam tanah air.
dipo pada acara minum kopi bersama melalui sekretaris kabinet melalui tema potensi konflik penguasaan lahan pada kompleks istana jakarta, senin, menyatakan penanganan sengketa lahan harus mencari formula saling menguntungkan (win-win solution) disamping pendekatan hukum (legal).
upaya itu berguna untuk negara tak dirugikan juga rakyat mendapat kesejahteraan meskipun dunia upaya-upaya sempit berkurang Kelebihannya.
dipo mengingatkan kiranya akhir-akhir ini berbagai konflik sosial dan kekerasan selama tanah air acap terjadi akibat sengketa lahan. sengketa itu diantara lain sebab tumpang tindih regulasi, perizinan, sengketa batas wilayah, sengketa hak ulayat dan penyerobotan
Informasi Lainnya:
laporan hasil kajian dan pemetaan badan info geospasial menyampaikan selama pilihan wilayah baru banyak potensi konflik sosial akibat terjadinya tumpang tindih penguasaan lahan selama bidang kehutanan, perkebunan, pertambangan dan objek wisata transmigrasi.
berkaitan dengan tersebut dia mengingatkan terserah arahan-arahan presiden selama sidang kabinet sempit pada 25 juli lalu, khusus terkait dengan penanganan sengketa/konflik lahan, diantaranya sengketa lahan antara negara dengan pt perkebunan nusantara (ptpn) dengan masyarakat dicarikan solusinya secara komprehensif.
pada acara yang dikuti sederat gubernur antara gubernur kaltim, riau juga kalsel dan sejumlah bupati mengenai, diminta untuk mereka terus berusaha dan mengingatkan masyarakat kalau terdapat konflik lahan agar dibicarakan terlebih dahulu serta tak melakukan pengrusakan serta pendudukan lahan yang melawan hukum.
konflik lahan di sumut, sumsel serta lampung agar diselesaikan melalui tidak salah, adil, serta tertib selama dua tahun serta di waktu kerja kabinet indonesia bersatu ii, tutur dipo.
berkaitan melalui itu dibentuk tim terpadu agar menangani kasus-kasus lahan semisal konflik ptpn ii selama sumut, konflik mesuji pada lampung juga konflik ptpn vii dalam cintamanis selama sumsel.
kepala pusat pemetaan juga integrasi tematik, badan Informasi geospasial, nurwadjedi menyatakan memperkenalkan Salah satu peta (one map) dan adalah turunan daripada amanat uu no.4 tahun 2011 mengenai info geospasial (ig) dimana harus dibangun dalam atas Salah satu lembar peta dasar.
berdasarkan itu dilakukan proses integrasi Informasi geospasial tematik (igt) dan dibangun dengan instansi terkait sesuai melalui fungsi serta kewenangannya.
hasilnya, baru ada tumpang tindih pengalokasian lahan di sebuah daerah ataupun area bidang lahan dan sama.
karena itu kebijakan one map diperlukan dan mesti dipercepat untuk penyelenggaraan igt mampu diintegrasikan.
sementara gubernur kaltim awang faroek mengatakan mesti keputusan presiden agar mendatangkan peta mana yang sebagai acuan karena masing-masing instansi mempunyai peta sendiri.
dia juga menjalankan sejumlah kontroversi dalam kebijakan lahan, terutama hutan rakyat, hutan konversi serta perbatasan dan menjadi beranda terdepan.
dia menuturkan rencana pemda supaya mengembangkan jalan tol serta kereta api dan melalui hutan rakyat juga hutan lindung tetapi ditolak ternyata di pihak lain 10 ijin usaha batu bara diberikan ijin.
begitu serta dengan pembangunan jalan dalam perbatasan yang memerlukan jalan poros dan dengan hutan lindung juga konservasi.